in Bisnis, Properti, Publik

Next time, kalau mau cari tanah untuk dibangun perumahan mendingan cari yang sudah sertifikat. Ngurus sertifikat tanah dari status Letter C itu ribet. Pertama kita harus ngajuin permohonan ke kelurahan, pernyataan penguasaan hak atas tanah, ukur, trus habis itu NUNGGU. Gak tanggung-tanggung, nunggunya sampai 6 bulan ! Waktu tunggu ini fungsinya untuk mengantisipasi kalau ada tuntutan dari pihak lain tentang objek tanah yang diurus. Misalnya tiba-tiba ada anak yang merasa tidak setuju dengan penjualan tanah tersebut, atau batas-batasnya bermasalah. Di dekat tanah yang mau kugarap malah ada tanah yang kasusnya aneh. Jadi orangtuanya meninggal dan tanahnya dibagi-bagi pada anak-anaknya. Nah waktu mau disertifikatkan, ada anak yang nakal. Dia dapat jatah tanah yang di belakang, eh waktu mau ngukur tanah, dia nunjukinnya ke BPN malah tanah yang di tepi jalan. Sertifikatnya jadi, nah ahli waris lainnya gak terima dan menuntut ke pengadilan. Alhasil tanah cantik seluas 3000 m2 di tepi jalan raya itu kini berstatus tanah sengketa. Sertifikatnya ditahan dan tidak bisa diperjualbelikan sampai masalah dengan ahli waris lain diselesaikan. Sayang banget.

Balik ke pengurusan sertifikat tanah letter C, nunggu 6 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Terlebih kalau kita mau langsung menggarap tanah tersebut. Meski keluarga menjamin tidak ada sengketa atas tanah itu, namun kita jadi terhambat menggarapnya. Apalagi kalau konsumen perumahan kita ingin menggunakan fasilitas KPR bank. Karena kita belum bisa memiliki sertifikat tanah induk atau surat kuasa menjual dari pemilik asli, bank belum tentu mau mengucurkan kredit untuk rumah yang kita jual di atas tanah itu. Lha bank kan juga jadi gak punya sertifikat tanah sebagai jaminan kredit.

Jalan keluarnya ada banyak. Yang terbayang di pikiranku adalah:

  1. Rumah dijual secara cash bertahap. Dengan demikian kita tidak berurusan dengan bank, hanya dengan konsumen rumah secara langsung.
  2. Rumah dijual dengan uang muka ringan, sementara jadwal serah terima bangunan (STB) kita undur sehingga kira-kira pada waktu sertifikat pecah sudah keluar dan atau kita sudah memegang surat kuasa menjual atas pecahan tanah dari pemilik asli, bangunan sudah jadi dan siap diapresiasi oleh pihak bank.
  3. Rumah dijual dengan uang muka ringan, kemudian dengan memanfaatkan fasilitas KPR Inden jadwal STB diundur lagi karena kita mulai membangun pada saat sertifikat sudah pecah. Cara ini paling meringankan, namun konsumen jadi harus menunggu lebih lama untuk menempati rumahnya. Lakukan cara ini hanya kalau lokasi kita premium atau daya tarik proyek kita sangat tinggi.

Ada yang punya pengalaman membangun perumahan di atas tanah yang aslinya masih berstatus letter C? Silakan berbagi di sini.

Leave a Reply